free page hit counter

ANALISIS KEPEMIMPINAN STRATEGIS KONFLIK LAUT CHINA SELATAN DI WILAYAH NATUNA PERBATASAN INDONESIA – TIONGKOK

PENDAHULUAN

Konflik Laut China Selatan (LCS) diawali oleh klaim China atas Kepulauan Spratly dan Paracel tahun 1974 dan 1992. Laut Cina Selatan, merupakan perairan dengan sumber daya alam yang melipah yakni 11 miliar barel cadangan minyak bumi, 190 triliun kaki kubik gas alam, dan juga nilai perdagangan lebih dari 5 triliun dolar AS per tahun. Akibat potensi sumber daya yang besar itulah terjadi perebutan wilayah baik secara umum maupun khusus yang menghasilkan konflik teritorial berkepanjangan hingga saat ini.

Konflik perebutan wilayah perbatasan kelautan dan kepulauan ini melibatkan 7 negara dengan 9 wilayah perebutan yaitu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dari Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, dan Vietnam. Perkara ini sudah sampai ke ranah hukum internasional dan peradilan internasional, akan tetapi karena terjadi saling mengakui dan mengklaim bahwa wilayah tersebut adalah kepemilikan masing-masing pihak yang terlibat langsung dalam konflik.Terhitung sudah berulang kali terjadi diskusi terkait masalah yang sering memanas di teritorial Laut China Selatan.

Konflik tersebut berpusat di (1) Wilayah Sembilan garis putus, (2) Pesisir Vietnam, (3) Wilayah laut utara Pulau Kalimantan, (4) Kepulauan Laut Cina Selatan, (5) Wilayah Laut Utara kepulauan Natuna, (6) Wilayah laut barat Palawan dan Luzon, (7) Wilayah Sabah, (8) Selat Luzon, (9) Wilayah Pedra Branca.

Laut China Selatan menjadi objek perdebatan dalam konteks Regional dan Internasional. Negara-negara yang terlibat di dalam sengketa perbatasan tersebut pun sudah mengajukan perundingan di Mahkamah Internasional melalui jalur diplomasi. Keputusan Hukum Arbitrase Internasional di bawah UNCLOS sudah diputuskan pada tahun 2016 akan tetapi Cina masih saja tidak mematuhi keputusan yang ada. Padahal seharusnya putusan tersebut dipatuhi dan mengikat. Oleh karena itu, konflik teritorial wilayah masih saja berlanjut hingga hari ini dan tidak kunjung terselesaikan.

Perkembangan terkini trekait konflik di Laut China Selatan Tahun 2021 adalah bulan Oktober 2021 terjadi beberapa pelanggaran di perairan LCS yaitu konflik antara Malaysia dengan Cina dan Filipina dengan Cina. Konflik antara Malaysia dengan Cina dikarenakan masuknya kapal – kapal Cina ke kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Malaysia tepatnya di bagian timur, Sabah dan Sarawak.  Dalam hal ini, Cina sudah sering memasuki kawasan ZEE Malaysia dan melanggar perjanjian internasional.

Bahkan yang paling terbaru pada 4 Desember 2021 adalah, dilayangkannya surat protes Tiongkong terhadap Indonesia karena aktifitas pengeboran minyak di Kawasan RIG Noble yang masih masuk wilayah 200 nauticle mile Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perairan Republik Indonesia dan juga menyinggung terkait kegiatan latihan gabungan militer antara Kontingen Garuda dan Tentara Amerika (Garuda Shield) yang sudah menjadi agenda tahunan keduabelah pihak negara sejak 2009 lalu.

Pada konflik yang terjadi pada Laut China Selatan jika dikaitkan dengan Teori Eskalasi Konflik menurut Glasl, berada pada tahapan ke – 7 (tujuh) Limited Destruction atau Kerusakan Terbatas. Dikarenakan pihak yang berkonflik sudah tidak saling percaya dan saling menghargai, komunikasi langsung sangat terbatas, serta ancaman terhadap musuh mulai dilakukan. Pada tahap ini, mediasi kekuatan atau arbitrase sudah dilaksanakan untuk mengendalikan permusuhan. Akan tetapi, Cina tidak mematuhi putusan dari Arbitrase Internasional.

Menyikapi dan menanggapi surat Pemerintah Tiongkok terhadap kegiatan di Natuna, apakah tindakan strategis yang harus dilakukan oleh pemeritah dalam menghadapi berbagai ketidakpastian global?

PEMBAHASAN

Latar belakang konflik Laut Cina Selatan yang melibatkan berbagai kepentingan, didominasi oleh provokasi dan manuver kekuatan yang menunjukkan adanya penggunaan instrumen kekuatan militer, dan keterlibatan pihak luar seperti Amerika Serikat sebagai kekuatan militer besar di Asia-Pasifik semakin memperumit persoalan ini. Akibat kompleksitas tersebut, penyelesaian secara politik terkait klaim kedaulatan masih banyak menemui hambatan untuk mencapai kesepakatan damai.

Kehidupan dunia semakin hari semakin tidak data terprediksi, banyak gejolak, percepatan perubahan yang menuntut percepatan pemimpin yang proaktif di dalam menanggapi perubahan dan mengambil keputusan. Kejutan, kekacauan, kompleksitas, realitas yang kabur dan ketidakpastian akan selalu datang, seperti halya konflik yang terjadi di Laut China Selatan terutama di Natuna Utara Indonesia.

Semua hal yang berkaitan dengan VUCA tersebut harus juga dihadapi oleh pemimpin dengan VUCA. Volality kita dapat menghadapinya dengan Vision atau visi, mengolah data menjadi sebuah informasi. Uncertainty di hadapi dengan Understanding atau pemahaman yang baik terhadap masa depan, tidak takut untuk melatih diri dengan situasi yang ada dan juga berani berkolaborasi untuk membuka wawasan yang baru. Kamudian, Complexity, have Elarity  pemimpin dituntut untuk mampu memetakan mana yang prioritas dan keputusan optional. In Ambiguity, have Agility, leader dituntut untuk dapat memetakan konsep dari gambaran peta dasar yang telah disusun sebelumnya dengan focus dengan tujuan awalnya.

Seorang pemimpin yang memiliki kemampuan strategis tentu akan mempertimbangkan segala sesuatu yang dia pahami, pengalaman yang dimiliki, informasi, sumber yang akurat dan prinsip-prinsip intelegensi melalui 10 pilar kepemimpinan. Tidak sembarangan dan tidak mengakibatkan hal yang fatal, begitupun dalam hal ini pmerintah Indoesia yang berulang kali diserang tentang kedaulatan wilayah di Laut Natuna Utara.

KEPUTUSAN STRATEGIS PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP KLAIM NATUNA UTARA

Response Indonesia atas klaim dan teguran China terkait aktifitas pengeboran minyak di Perairan Natuna Utara dan Kegiatan Garuda Shield yang diklaim sebagai wilayah dari Tiongok adalah dengan tidak menanggapi layangan surat tersebut. Salah satu tindakan yang dapat dicontoh dan diteruskan adalah Pemerintah Republik Indonesia pada ssat itu melalui Kementerian Luar Negeri (KemenLu) memberikan surat balasan yang menyatakan bahwa pernyataan di dalam surat tersebut tidak diterima atau yang berarti tidak dibenarkan.

Selain itu pemerintah Indonesia tidak perlu takut, juga harus tegas dengan melakukan soft approach melalui jalur diplomasi tanpa ada prejudice yang tidak menghilangkan ciri khas kebangsaan yang menjunjung nilai-nilai ke Indonesian. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia 2009-2014 Bapak Marty Natalegawa di dalam Kuliah Strategic Leadership bersama mahasiswa UNHAN-RI, 7 Desember 2021 lalu. Melakukan negosiasi dan komunikasi kolaborasi dengan tepat sasaran inti permasalahan.

Selain itu, secara keputusan kepemimpinan strategis, pemerintah harus menambah armada keamanan laut dengan menambah pasukan kapal pengamanan yang yang tidak hanya lima (5) buah di kawasan Natuna Utara. Meningkat patrol diajungan-ajungan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi masuknya kapal asing, dimana beberapa bulan lalu juga santer diberitakan puluhan kapal nelayan dari China masuk ke teritorial laut Indonesia secara bebas dan mengambil kekayaan dari perairan kita.

Presiden melalui berbagai instrument pemantunya, juga harus tegas menyampaikan misalnya dengan melakukan pres rilis menegaskan kembali bahwa kaitannya aktifitas pertambangan di kawasan RIG Noble adalah wilayah territorial Indonesia dan secara Keputusan Hukum Arbitrase Internasional UNCLOS wilayah tersebut adalah wilayah sah Indonesia. Meskipun hal tersebut sering diusik oleh Tiongkok karena berada wilayah kurang dari 150 mil laut Pulau Sekatung yakni Gususan Pulau terluar dari natuna Utara.

Indonesia memiliki kekuatan yang sangat mendukung, untuk itu keputsan yang tegas seperti yang dilakukan oleh mantan menteri Kelautan Susi Pujiastuti juga patut diaplikasikan kembali, agar kapal dari luar territorial Indonesia takut dan jera mengusik kedaiaman perairan Indonesia. Mengkampanyekan dan mengenalkan kepada generasi penerus bangsa bahwa ada wilayah Indonesia yang kaya salah satunya adalah di Pulau Natuna Utara melalui sosial media.

Karena selama ini Indonesia yang cenderung memposisikan diri mengambil jarak atau netral sebagai negara non-claimant terhadap isu LCS daripada negara claimant yang bersikap hostile seperti Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam, dapat berperan besar dalam mentransformasi konflik LCS. Indonesia telah berupaya memediasi dengan melakukan kerjasama fungsional seperti keselamatan navigasi, search & rescue, kerjasama riset dan pengembangan ilmu pengetahuan, preservasi lingkungan laut dsb yang merupakan kepentingan bersama.

Indonesia juga pernah terlibat di dalam perudingan Declaration on Conduct yang dicetuskan pada 2002, di mana Asean bersama Tiongkok mengeluarkan Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea (DOC) yang ditandatangani di Phnom Penh, Kamboja. Perundingan tersebut berisi komitmen negara-negara anggota ASEAN dan Tiongkok untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional, menghormati freedom of navigation di Laut China Selatan, menyelesaian sengketa secara damai, dan menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan eskalasi konflik.

KESIMPULAN

Komitmen Indonesia untuk tetap tegas menjaga dan tidak terpancing konflik yang selalu di sulut Tiongkok terkait Laut Cina Selatan terutama di Natuna Utara sudah tepat. Akan tetapi perlu adanya penekanan dan kebijakan yang strategis selain penambahan pasukan keamanan, pengetatan patroli dan juga bergerak berdasarkan keputusan Hukum Arbitrase Internasional UNCLOS 2016. Menghadapi situasi VUCA di dalam kondisi global yang memanas dibutuhkan VUCA juga untuk meredamkan menjadi kesejukan dan negara Indonesia tetap memiliki standing and best bargaining position. Menegaskan secara diplomasi dan tanpa menghakimi tetapi tetap kuat di dalam legalitas adalah marwah bangsa Indonesia di dalam menyelesaikan eskalasi konflik di kancah internasional untuk meminimalisir terjadinya perang. Mengkampanyekan dan mengenalkan kepada generasi penerus bangsa bahwa ada wilayah Indonesia yang kaya salah satunya adalah di Pulau Natuna Utara melalui sosial media.

 

REFRENSI

https://www.pikiran-rakyat.com/video/detail/20754/indonesia-abaikan-protes-tiongkok-terkait-klaim-laut-natuna-utara-sikap-pemerintah-disorot Diakses 23 Mei 2024

https://www.google.com/search?q=SURAT+PROTES+TIONGKOK+KE+INDONESIA+NATUNA+UTARA&oq=SURAT+PROTES+TIONGKOK+KE+INDONESIA+NATUNA+UTARA&aqs=chrome..69i57.32132j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Diakses 23 Mei 2024

https://www.youtube.com/watch?v=wskEk0tPuDM Diakses 23 Mei 2024

https://www.youtube.com/watch?v=19K8ina8tQo Diakses 25 Mei 2024

“VUCA Essay: Critical Discussion On The Organizational Culture”, https://www.totalassignmenthelp.com/free-sample/vuca-essay-critical-discussion-on-theorganizational-culture, pada tanggal 26 Mei 2024.

Black, J. S. & Gregersen, H. B. (2002). Leading Strategic Change Breaking Through the Brain Barnier. New York: Prentice Hall. https://id.hrnote.asia/orgdevelopment/menghadapi-situasi-vuca-210323/ Diakses melalui pada tanggal 26 Mei 2024, Pukul 18.46

Leading in Complex and Uncertain Times (Innovation People)

Living and Leading in a VUCA World (Kinsinger & Walch)

Parwita, Gde dan Suryani, Ni. 2014. Kepemimpinan dalam Organisasi Kepemudaan Karang Taruna. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Denpasar. Juima Vol 4 No 2.
Waltraud Glaser, “Where Does The Term “VUCA” Come From?”, pada 26 Mei 2024.

Leave a Reply

Your email address will not be published.